Makalah dan Analisis Kasus HAM Petrus

TRAGEDI KASUS PETRUS (PENEMBAKAN MISTERIUS) 

ANALISIS KASUS

diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Hak Asasi Manusia

Dosen Pengampu:

Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd.

Prayoga Bestari, S.Pd.

 

 

oleh:

Anita Firda Sari

(1403696)

Kelas PKn 2014 A

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2015



 

 

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas izin-Nyalah yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya, memberikan kecerdasan ilmu dan wawasan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan analisis kasus   yang berjudul Tragedi Kasus PETRUS (Penembakan Misterius) yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia.  Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi Muhamad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin.

          Pada kesempatan kali ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas saran, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penulisan analisis kasus ini serta kerja samanya, yaitu kepada:

  • Dr. H. Aim Abdulkarim, M.Pd. dan Dr. Prayoga Bestati, S.Pd. sebagai dosen pembimbing mata kuliah Hak Asasi Manusia.
  • Semua pihak yang turut membantu Penulis dalam pembuatan analisis kasus ini ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

          Penulis mengharapkan semoga penulisan analisis kasus ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi para pembaca. Amin.

 

Bandung, 2 April 2015

Penulis

 

 


 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

BAB II KAJIAN PUSTAKA

  • Landasan Hukum
  • Teori tentang HAM

BAB III ANALISIS KASUS

  • Kronologis Kasus
  • Analisis Kasus

BAB IV PENUTUP 

  • Kesimpulan
  • Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


 

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, karena itu pada dasarnya setiap manusia memiliki martabat yang sama maka, dalam hal hak asasi mereka harus mendapat perlakuan yang sama, walaupun kondisi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia di dalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya (Al-Hakim,dkk, 2012 : 60).

Berlatar dari pengertian HAM diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama tanpa ada pembeda baik itu dari kondisi maupun status sosial mereka di masyarakat. Pemerintah sebagai institusi yang  diamanati kekuasaan oleh rakyat bertugas dalam penjaminan hak-hak warga negaranya. Tujuan nasional dalam menegakkan HAM tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi,
“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Namun jaminan atas hak-hak dasar tersebut harus tercoreng oleh peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius) yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Korban yang tewas dalam peristiwa tersebut sebagian besar merupakan preman atau mereka yang melawan kekuasaan Orde Baru, residivis atau mantan narapidana, dan orang yang diadukan sebagai penjahat.

  • Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa permasasalahan yang menimbulkan peristiwa Petrus :

  1. Perintah Presiden Soeharto yang meminta Polisi dan ABRI untuk megambil tindakan efektif dalam rangka me­ne­kan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia.
  2. Presiden Soeharto beranggapan bahwa penembakan yang dilakukan terhadap para korban yang sebagian besar merupakan preman atau mereka yang melawan kekuasaan Orde Baru, residivis atau mantan narapidana telah mengancam keamanan nasional dengan tindakan-tindakan kriminal yang mereka lakukan dan tindakan penembakan tanpa adanya proses hukum yang berlaku seolah-olah dianggap legal.
  3. Selain ditembak dan ditikam, mayat para korban juga dibiarkan tergeletak di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum yang berpotensi keramaian guna memberikan efek psikologis pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kriminal.
  • Rumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimana kronologis terjadinya peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)?
  2. Apa yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)?
  3. Pasal apa saja yang dilanggar oleh pemerintah selama terjadinya peristiwa PETRUS (Penembakan Misterius)?

 


 

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  • Landasan Hukum

Pasal-pasal yang dilanggar dalam peristiwa Petrus  :

  1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
  2. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
  3. Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
  4. Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyiksaan diartikan sebagai tindakan yang dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.
  5. Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan :

(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

  1. Pasal 355 KUHP tentang Penganiayaan :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun. 

 

  • Teori tentang HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal (1), bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam bagian Pendekatan dan Substansi TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Dalam konteks HAM, peristiwa Petrus (Penembakan Misterius) ini masuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan dalam UU No. 39 Th 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 104 ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination).

 


 

BAB III

ANALISIS KASUS

  • Kronologis Kasus

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus (operasi clurit) adalah suatu operasi rahasia dari Pemerintahan Suharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah “petrus” (penembakan misterius).

Petrus berawal dari operasi pe­nang­gulangan kejahatan di Jakarta. Pada tahun 1982, Soeharto memberikan peng­har­gaan kepada Kapolda Metro Jaya, Mayjen Pol Anton Soedjarwo atas keber­ha­silan membongkar perampokan yang meresahkan masyarakat. Pada Maret tahun yang sama, di hadap­an Rapim ABRI, Soehar­to meminta polisi dan ABRI mengambil lang­kah pemberantasan yang efektif me­ne­kan angka kriminalitas. Hal yang sama diulangi Soeharto dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1982. Permintaannya ini disambut oleh Pang­­­opkamtib Laksamana Soedomo da­lam rapat koordinasi dengan Pangdam Ja­ya, KapolriKapolda Metro Jaya dan Wagub DKI Jakarta di Markas Kodam Metro Ja­ya tanggal 19 Januari 1983. Dalam rapat itu diputuskan untuk melakukan Operasi Clurit di Jakarta, langkah ini kemudian diikuti oleh kepolisian dan ABRI di ma­sing-masing kota dan provinsi lainnya.

Pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada Tahun 1984 ada 107 orang tewas, di an­­taranya 15 orang tewas ditembak. Ta­hun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di an­taranya tewas ditembak. Para korban Pe­trus sendiri saat ditemukan masyarakat da­lam kondisi tangan dan lehernya te­ri­kat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, la­ut, hutan dan kebun. Pola pengambilan pa­ra korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat ke­amanan. Petrus pertama kali dilancarkan di Yogyakarta dan diakui terus terang M Hasbi yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Kodim 0734 sebagai operasi pembersihan para gali (Kompas, 6 April 1983). Panglima Kowilhan II Jawa-Madura Letjen TNI Yogie S. Memet yang punya rencana mengembangkannya. (Kompas, 30 April 1983). Akhirnya gebrakan itu dilanjutkan di berbagai kota lain, hanya saja dilaksanakan secara tertutup.

Menurut Bhati salah seorang target yang selamat, mereka yang melawan langsung ditembak di tempat.  Di berbagai tempat, orang menemukan mayat dengan luka tembak pada pagi hari—sebagian besar bertato. Ketakutan pun menyebar hingga 1985.

Dari para tentara dan polisi yang ia kenal akrab, Bathi Moelyono tahu ia masuk sasaran tembak. Sejak itu, ia tak lagi tidur di rumah sendiri. Ia menghabiskan malam di langit-langit rumah tetangga. Belakangan, dari kota kediamannya, Semarang, Bathi ke Jakarta, menghadap orang yang ia sebut sebagai “Number One”, yakni Ali Moertopo.

Tokoh “Operasi Khusus” ini ketika itu telah menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Bathi menganggap Ali Moertopo “patron” para preman yang ia pimpin. Ali Moertopo memberinya selembar “surat jaminan” tak akan ditembak. Tapi tetap saja Bathi tak merasa aman. “Mungkin penguasa saat itu menganggap tugas saya sudah selesai dan tiba saatnya untuk dihabisi,” Bathi mengenang.

Selama sepuluh tahun Bhati berpindah-pindah, awalnya ke lereng Gunung Lawu di wilayah Magetan, Jawa Timur, lalu ke Jakarta, Bogor, dan sejumlah tempat lain. Ia setidaknya tujuh kali berganti nama: Edi, Hari, Budi, Agus, dan berbagai nama pasaran lain.

Bathi lahir di Semarang, 1947, tanpa catatan tanggal dan bulan akibat buruknya administrasi. Ia mandek di kelas dua Sekolah Menengah Pertama Taman Siswa, Semarang. Pada 1968, ia terlibat pembunuhan di Semarang, katanya bukan bermotif perampokan. Bathi diganjar hukuman penjara hingga 1970.

Keluar dari penjara, ia direkrut Golongan Karya menjadi anggota Tim Penggalangan Monoloyalitas Serikat Buruh Terminal dan Parkir Kota Madya Semarang. Ketika itu, Orde Baru gencar melembagakan monoloyalitas pada semua elemen masyarakat. Intinya: setia hanya kepada Golkar.

Dalam tim itu, Bathi bertugas mengajak preman dan wong cilik Semarang memilih Golkar dalam Pemilu 1971. Pada 1975-1980, ia mengetuai serikat buruh terminal dan parkir Semarang, lalu diangkat menjadi kader Golkar Jawa Tengah pada 1976. Pada Pemilu 1977, Bathi kembali menjadi motor penggalang suara preman dan masyarakat jelata agar mencoblos Golkar. “Istilahnya kami bina,” katanya. “Kalau tidak mau kami bina… ya kami binasakan.”

Sukses menggarap preman Semarang, pada 1981 Bathi mendapat tugas dari orang yang ia sebut “bos besar” untuk mengetuai Yayasan Fajar Menyingsing. Ini adalah organisasi bekas narapidana di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Anggotanya ribuan, semuanya preman. Pada 1982, Golkar bertekad merebut Jakarta—pada Pemilu 1977 kalah dari Partai Persatuan Pembangunan.

Kelompok preman pimpinan Bathi terlibat operasi menghancurkan citra PPP di Jakarta. Pada Pemilu 1982, Bathi mengkoordinasi pengawalan dan pengamanan Badan Pemenangan Pemilu Golkar Jawa Tengah. Tapi ia dan anak buahnya dikirim ke Jakarta untuk memenangkan Golkar. Ketika lautan manusia memenuhi kampanye Golkar di lapangan Banteng, Jakarta, menjelang Pemilu 1982, Bathi dan anak buahnya menyamar sebagai pendukung PPP.

Mereka menyerang pendukung Golkar dan merobohkan panggung sambi berteriak, “Hidup Ka’bah!” Sejumlah kendaraan dibakar. Mereka berangkat naik bus berkaus PPP, tapi terbungkus rapat jaket Golkar. Sesampai di lapangan, mereka melepas jaket sehingga tinggal kaus PPP yang tampak. “Sudah kami siapkan mana mobil yang dibakar, mana yang tidak,” kata Bathi. Alhasil, pada Pemilu 1982, suara PPP di Jakarta tumbang oleh Golkar.

Kontras pernah menginvestigasi kasus ini pada 2002 dengan menghadirkan sejumlah saksi dan korban selamat. Setahun kemudian, Komnas HAM meneliti kasus ini, tapi mandek di tengah jalan. Kini tragedi petrus kembali menjadi target Komnas HAM untuk diungkap dengan membentuk tim ad hoc pada akhir Februari lalu.

Tim itu telah mengundang sejumlah keluarga korban. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan petrus adalah kejahatan kemanusiaan. Penjahat pun harus tetap dihormati hak hukumnya. “Mereka tidak boleh asal ditembak,”katanya.

Kontras mencatat korban tewas petrus di seluruh Indonesia pada 1983 berjumlah 532 orang, pada 1984 sebanyak 107 orang, dan pada 1985 sebanyak 74 orang.

  • Analisis Kasus

Dilihat dari pemaparan kronologis diatas, dapat disimpulkan bahwa petrus adalah gagasan Soeharto. Hal ini merujuk pengakuan Soeharto dalam otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya. 

Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan.. dor.. dor.. begitu saja, bukan! Yang melawan, mau tidak mau, harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Lalu, ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock therapy, terapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas perikemanusiaan itu. Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu.

Suharto (Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989), yang ditulis Ramadhan K.H.)

Selain Soeharto, orang yang harus bertanggung jawab adalah Sudomo dan mantan Panglima ABRI/Pangkopkamtib Jenderal L.B. Moerdani.

Dalam kasus Petrus terdapat tiga pedoman pokok mengenai pelanggaran HAM atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yaitu :

Pertama, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM pada Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b juncto Pasal 9 haruf a, menjabarkan beberapa unsur-unsur penting bahwa (1) Seorang atasan Polisi, mampu bertanggung jawab secara pidana, yang mempunyai bawahan, mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengendalian efektif; (2) Tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar; (3) Mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang jelas menunjukan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat; (4) Tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; (5) Kejahatan terthadap kemanusiaan dalam bentuk serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil dengan cara pembunuhan.

Kedua, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.” Sehingga unsur perbuatan yang memenuhi rumusan delik dari pasal ini adalah perbuatan dengan sengaja, direncanakan terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain.

Ketiga, Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis Pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM juga pasal 354 dan 355 KUHP tentang penganiayaan berat dan perencanaan penganiayaan berat yang berakhir pada kematian. Hal ini didasarkan pada keterangan saksi bahwa pada mayat korban yang ditemukan terdapat bekas jeratan di leher seperti dijeran oleh plat besi, dan tindak penganiayaan lainnya. Substansi tuntutan yang ada pada kedua pasal ini adalah tindakan kekerasan, penyiksaan keji, pembunuhan dan perampasan kemerdekan terhadap korban.

Dengan demikian, uraian pasal-pasal ini bermuara pada satu definisi bahwa secara kontekstual tindakan aparat kepolisian dalam kasus ini merupakan bentuk “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Definisi ini selaras dengan Pasal 9 huruf e bahwa adanya tindakan dengan sengaja perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang.

 


BAB IV

PENUTUP

  • Kesimpulan

Penembakan misterius atau petrus merupakan sebuah kasus yang terjadi pada zaman orde baru atau era Soeharto berkuasa. Kasus ini digolongkan sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena mengadili seseorang tanpa melalui proses hukum dengan cara dibunuh. Akibat kasus ini, ketakutan para preman pada zaman itu sangat besar, karena mereka menjadi “sasaran tembak” pelaku petrus. Sistem dari penembakan misterius adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan, seperti preman, perampok, , anak jalanan, dan sejenisnya. Awalnya, program ini dijalankan sebagai Operasi Clurit yang diimplementasikan oleh Polda Metro Jaya, Jakarta untuk mereduksi angka kriminalitas yang dinilai berada di ambang kritis. Namun karena hasilnya cukup efektif, maka operasi ini diadopsi oleh daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan Yogyakarta. 

Penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu kuatnya rezim pemerintahan Soeharto, sehingga segala macam cara dilakukan untuk mencapai tujuan pribadinya. Kasus ini juga mencerminkan sikap pemerintah yang represif. Orang-orang yang menjadi buruan petrus adalah oknum yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Soeharto. Ironisnya, salah satu saksi hidup menyebutkan bahwa oknum tersebut dulunya pernah dimanfaatkan Soeharto selama kampanye pemilu tahun 1982. Banyak yang mengindikasikan kasus ini dilakukan oleh aparat keamanan.  Banyak yang berpendapat bahwa Soeharto melakukan strategi ini untuk meneror siapa saja yang menentang kekuasaannya. Di samping itu, peran lembaga yudikatif seolah berada di bawah kontrol penguasa, sehingga kasus ini belum tuntas sampai sekarang.

  • Rekomendasi
  1. Bagi aparat keamanan penulis sarankan untuk menerapkan hukum secara tegas dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
  2. Bagi Komnas HAM penulis sarankan untuk segera membentuk tim khusus pencari fakta sejarah serta  segera pula mengembangkan jaringan komuniskasi. Hal ini berdasarkan pada pengalaman penulis sendiri dalam penulisan analisis kasus mengenai kasus petrus. Penulis cukup kesulitan dalam mencari sumber sejarah yang akurat. Langkah ini dimaksudkan agar para penerus bangsa mengetahui detail peristiwa yang sebenarnya terjadi dan kelak kasus seperti petrus tidak terulang kembali dalam sejarah bangsa Indonesia.

 


DAFTAR PUSTAKA

Wikipedia. (2013) Penembakan Misterius. Tersedia : http://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius[2 April 2015]

Litabm. (2008) Kidung Gugat Sasaran Tembak. [Online] Tersedia : https://litabm.wordpress.com/ [2 April 2015]

D’Jeantackque, Ollenk (2013) Tentang Pengadilan HAM Abepura. [Online] Tersedia : http://hukum.kompasiana.com/2013/08/07/tentang-pengadilan-ham-abepura–582205.html [2 April 2015]

Hamzah, Andi. (2007)  KUHP & KUHAP. Jakarta : Rineka Cipta.

Janan, Malik.(2011) Pengertian dan Pelanggaran HAM Berat. [Online] Tersedia : http://malik-janan.blogspot.com/2011/05/pengertian-dan-jenis-pelanggaran-ham.html [2 April 2015]

Mohammad, Achor. (2011) Penembakan Misterius : Bukti Sikap Represif Rezim Soeharto. [Online] Tersedia : http://sejarah.kompasiana.com/2011/12/02/penembakan-misterius-bukti-sikap-represif-rezim-soeharto-418312.html [2 April 2015]

 

Diposkan oleh :

Anita Firdasari (anitafirdasari.wordpress.com)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s